Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menyatakan, masih ada upaya melemahkan
syariat Islam dari orang-orang yang memiliki pemikiran sekuler dan
menganggap pemerintah tak perlu campur tangan dalam urusan agama.
“Sekulerisme yang diagungkan Barat tidak mungkin berlaku secara
universal, sebab ada nilai agama dan budaya yang membatasinya. Islam
juga sangat mengagungkan hak asasi manusia (HAM), tetapi HAM dalam
pandangan Islam tidak sama dengan HAM ala Barat. Argumen HAM Barat kerap
menyudutkan Islam,” kata Zaini Abdullah dalam pidatonya ketika membuka
Seminar Islam Internasional Samudra Pase di Hall Masjid Agung Islamic
Center, Lhokseumawe, Sabtu (16/3).
Gubernur Aceh yang akrab disapa Doto Zaini mengatakan, Islam merupakan
akar budaya bagi kehidupan masyarakat Aceh, karena prinsip kehidupan dan
kearifan lokal masyarakat Aceh dari konsep Islam. Ironisnya, masih ada
sebagian anak muda Aceh yang lebih mencintai kehidupan dan kebebasan ala
Barat. Malah ada yang ikut-ikutan berpendapat bahwa syariat Islam tidak
perlu diatur negara, dan menganggap cara berpikir Barat adalah sumber
kebenaran.
"Hingga saat ini upaya untuk melemahkan syariat Islam masih saja muncul
dari orang yang yang memiliki pemikiran sekuler. Bahkan masih ada pihak
yang merasa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penegakan syariat
Islam. Mudah-mudahan dengan seminar ini bisa menjawab persepsi miring
tersebut. Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan seminar ini nantinya
dapat memperkuat penegakan syariat Islam di Aceh,” tandas Zaini, dalam
Serambi Indonesia.
Penganut paham sekuler, lanjut Zaini. menganggap urusan agama urusan
pribadi, karenanya negara tidak boleh ikut campur. Kelompok tersebut
lebih mengagung-agungkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspsresi
tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.
Untuk meluruskan berbagai paham yang menyudutkan Islam (termasuk dalam
urusan HAM), perlu penjelasan dengan argumen ilmiah berbasis sejarah
Islam dan kearifan lokal. Seminar ini diharapkan bisa membuat masyarakat
kita semakin cerdas memahami konsep hukum Islam dan mudah mementahkan
argumen HAM Barat yang kerap menyudutkan Islam, kata Zaini Abdullah.
Tak Perlu Diadopsi
Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, HAM ala Barat tak perlu diadopsi.
Kita pedomani saja undang-undang yang telah disahkan daerah dan qanun
syariat.
“Orang Barat yang mengagung-agungkan HAM ternyata tidak melaksanakan HAM dengan benar,” lanjut Marzuki Alie..
Ia mengatakan, seminar Islam Internasional Samudra Pase ini diharapkan
dapat membangkitkan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
Tentunya, pelaksanaan hukum syariat Islam di Aceh tak perlu memikirkan
(takut) melanggar HAM, karena telah ada hukum dan qanun yang memuat
aturan pelaksanaan hukum syariat.
Seminar Islam Internasional Samudra Pase yang berlangsung di Lhokseumawe
hingga Minggu (17/3) bertema “Islam, Government and Society:
Elaborating Concept and Methods in Implementing Islamic Law and Local
Wisdom in Aceh (Islam, Pemerintahan dan Masyarakat: Mengelaborasi Konsep
dan Metode-Metode dalam Penerapan Syariat Islam dan Kearifan Lokal di
Aceh).”
Seminar tersebut menghadirkan para pemakalah dari kalangan ulama dan
pakar Islam, baik lokal, nasional maupun internasional, seperti Syeikh
Muhammad Abdul Hayi ‘Uwainah (Mesir), Prof Dr Rohimi Shapiee (National
University of Malaysia), Dr Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Ir H Azwar
Abubakar MSc (Menteri PAN dan RB), Ir H Tarmizi A Karim MSc
(Kemendagri), Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA (Ketua MPU Aceh), Prof Dr
Farid Wajdi Ibrahim MA (Rektor IAIN Ar- Raniry), Buya Yahya Cirebon
(Pimpinan Islamic School Al-Bahjah, Jawa Barat), Abuya Drs Tgk H
Jamaluddin Waly (Rais Am Dayah Darussalam Labuhan Haji), Dr Abdullah
Sani MA (IAIN Ar-Raniry), Tgk Zulkhairi MA (IAIN Ar-Raniry), dan Syech
Muhajir SAg L.LM (STAI Zawiyah Cot Kala).*
SERAMBINEWS | HIDAYATULLAH
