JAKARTA - Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menyayangkan sikap tegas Partai Golkar dalam permasalahan Bank Century dan mafia pajak tidak digunakan dalam permasalahan semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal jelas Chalid, sampai hari ini mekanisme penggunaan dana APBN untuk ganti rugi masyarakat korban semburan lumpur panas Lapindo masih belum jelas.
"Kita apresiasi sikap tegas Partai Golkar dalam kasus Bank Century dan mafia pajak. Namun sayangnya sikap tegas tersebut tidak digunakan terhapad kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal dalam kasus itu dasar pengucuran dana APBN buat masyarakat korban masih belum jelas," ujar Chalid kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
Menurut Chalid, dari data yang dimilikinya sampai saat ini bukan dasarnya saja yang tidak jelas karena upaya Partai Golkar untuk menyatakan itu sebagai bencana nasional ditolak oleh DPR dalam pansus Lapindo, namun juga pengawasan terhadap penggunaan uang itupun membingungkan.
"Jadi selain dasar penggunaan dana APBN saja yang tidak jelas karena itu bukan bencana nasional, tapi juga penggunaan dan pengawasannya," katanya.
Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat digunakan bagi penanggulangan permasalahan yang diakibatkan oleh keteledoran korporasi swasta sehingga terjadi ketidakadilan publik yang pengawasan penggunaanya tidak jelas seperti itu.
"Tahun 2007 sampai dengan 2009 telah digunakan 1,33 T uang APBN. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah alokasi untuk penanganan dampak lampindo sebesar 7,12 T jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T," tegasnya.
Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini pun yakin saat ini Partai Golkar sedang menghadapi ujian dimana masyarakat akan melihat kejujuran dan konsitensinya dalam konteks Lapindo.
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/03/03/chalid-muhammad-golkar-harus-tegas-dalam-kasus-lapindo
"Kita apresiasi sikap tegas Partai Golkar dalam kasus Bank Century dan mafia pajak. Namun sayangnya sikap tegas tersebut tidak digunakan terhapad kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal dalam kasus itu dasar pengucuran dana APBN buat masyarakat korban masih belum jelas," ujar Chalid kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
Menurut Chalid, dari data yang dimilikinya sampai saat ini bukan dasarnya saja yang tidak jelas karena upaya Partai Golkar untuk menyatakan itu sebagai bencana nasional ditolak oleh DPR dalam pansus Lapindo, namun juga pengawasan terhadap penggunaan uang itupun membingungkan.
"Jadi selain dasar penggunaan dana APBN saja yang tidak jelas karena itu bukan bencana nasional, tapi juga penggunaan dan pengawasannya," katanya.
Chalid mempertanyakan bagaimana mungkin uang pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat digunakan bagi penanggulangan permasalahan yang diakibatkan oleh keteledoran korporasi swasta sehingga terjadi ketidakadilan publik yang pengawasan penggunaanya tidak jelas seperti itu.
"Tahun 2007 sampai dengan 2009 telah digunakan 1,33 T uang APBN. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah alokasi untuk penanganan dampak lampindo sebesar 7,12 T jadi penggunaan dana publik untuk penanggulangan dampak Lapindo sama pentingnya dengan century untuk dibuka ke publik. Rencana pembangunan jangka menengah thn 2010 s/d 2014 sebesar 7,12 T," tegasnya.
Mantan Direktur Eksekutif Walhi ini pun yakin saat ini Partai Golkar sedang menghadapi ujian dimana masyarakat akan melihat kejujuran dan konsitensinya dalam konteks Lapindo.
Sumber : http://www.tribunnews.com/2011/03/03/chalid-muhammad-golkar-harus-tegas-dalam-kasus-lapindo
0 comments:
Post a Comment
komentar anda...