 |
| img:seputaraceh |
Pemerintah Aceh mengalokasikan dana untuk gampong atau desa di provinsi itu pada tahun anggaran 2013 mencapai Rp451,5 miliar.
"Alokasi dana ini merupakan program Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong
atau BKPG. Jumlahnya mencapai Rp451,5 miliar," kata Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Aceh Zulkifli Hasan di Banda
Aceh, Sabtu.
Ia mengatakan, dana BKPG tersebut disalurkan kepada 6.464 gampong yang
tersebar di 289 kecamatan di 23 kabupaten/kota di provinsi ujung barat
Pulau Sumatra tersebut.
Masing-masing gampong, kata dia, mendapat kucuran dana sebesar Rp70
juta. Sebesar Rp50 juta di antaranya bersumber dari APBA 2013 murni.
Sisanya, Rp20 juta akan dialokasikan dalam APBA Perubahan 2013.
"Dana ini dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
serta meningkatkan kemandirian masyarakat gampong dalam mengelola
pembangunan," kata dia.
Selain anggaran dari Pemerintah Aceh, kata dia, pemerintah pusat juga
mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mencapai Rp426,7
miliar.
Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2013 tersebut disalurkan
kepada masyarakat di 255 kecamatan yang tersebar di 18 kabupaten di
Provinsi Aceh.
"Anggaran yang cukup besar ini harus dikelola maksimal, sehingga memberi
dampak bagi peningkatan pembangunan dan ekonomi masyarakat," ungkap
Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kementerian Dalam Negeri Tarmizi A Karim mengajak semua pihak mengawasi
penggunaan dana tersebut.
"Pengawasan penggunaan dana BKPG maupun PNPM tersebut harus diperketat,
sehingga benar-benar memberi manfaat untuk pembangunan dan perekonomian
masyarakat," kata dia.
Menurut dia, adanya manfaat maksimal yang dirasakan dalam alokasi dana
BKPG dan PNPM akan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap
program-program pemerintah.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan program BKPG dan PNPM Mandiri
Perdesaan tersebut harus mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat.
Jadi, masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan hingga
pelaksanaan.
"Dana yang cukup besar ini harus menghasilkan manfaat yang besar bagi
masyarakat, sehingga upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat
bisa tercapai," kata Tarmizi A Karim.
