PNS Bakar Baju Dinas

SERAMBI/ASNAWI

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari unsur guru dan intansi Jajaran Pemkab Agara, membakar baju dinas PNS mereka, saat demo menuntut dibayarkannya gaji 13 mereka di Halaman Kantor Bupati Agara, Sabtu (14/7).

* Terkait Gaji Ke-13 di Agara yang tak Kunjung Dibayar
KUTACANE - Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) kembali bergolak. Belum lagi tuntas persoalan terkait pilkada, kini ribuan PNS meluapkan kemarahan karena hak mereka berupa gaji ke-13 tak kunjung dibayar. PNS beramai-ramai membuka baju dinas dan membakarnya sambil menuding bupati dan sekda pembohong.

Hingga tadi malam, Serambi belum mendapatkan konfirmasi dari Bupati Agara, Hasanuddin B terkait penyebab belum dibayarnya gaji ke-13 untuk PNS di jajarannya hingga memicu aksi demo dan tudingan bupati pembohong dari demonstran.

Ketika dihubungi beberapa kali ke nomor ponselnya, terdengar isyarat aktif namun tak diangkat. Begitu pun permintaan konfirmasi melalui sms yang dikirim tak juga mendapat tanggapan.

Sehari sebelumnya, Jumat (13/7), ketika PNS semakin santer membicarakan soal gaji ke-13 itu, Serambi sempat meminta konfirmasi dari Sekda Agara, Hasanuddin Darjo. Menurut Sekda Agara, jumlah PNS ada sekitar 6.000 orang. Mengenai gaji 13 tetap akan dibayarkan seusai mekanisme dan teknis keuangan daerah.

Aksi demo PNS dari berbagai satuan kerja di jajaran Pemkab Agara tersebut berlangsung Sabtu (14/7). Demonstran berjumlah ribuan orang beraksi di depan Kantor Bupati di Kutacane setelah berjalan kaki sejauh lebih kurang satu kilometer dari Universitas Gunung Leuser (UGL).

Kekecewaan dan kemarahan terlihat jelas dari raut wajah para abdi negara tersebut. Sepanjang perjalanan maupun ketika beraksi di depan Kantor Bupati Agara, mereka terus berteriak-teriak menuntut bupati dan sekda membayar gaji ke-13 yang menjadi hak mereka. Spanduk dan poster bertuliskan berbagai hujatan terpampang jelas. Poster-poster tersebut antara lain bertuliskan; Gaji 13 bukan money politics, KPK harus periksa Bupati Agara.

Selain bertabur poster yang merefleksikan kekecewaan, orator aksi juga terus meneriakkan berbagai kecaman dan tudingan terhadap otoritas di Agara, terutama bupati dan sekda yang mereka sebut sebagai pembohong.

Bupati Agara Hasanuddin B dan Sekda Hasanuddin Darjo ke luar dari ruang kerja masing-masing menyambut para demonstran. Di hadapan ribuan demonstran, Bupati Agara berjanji gaji ke-13 akan dibayarkan paling lambat minggu depan.

Mendengar janji itu, demonstran bukannya girang tetapi malah makin bergemuruh teriakan bupati pembohong. Saat suasana semakin memanas, seorang PNS naik ke atas sebuah mobil pikap Panther membuka baju seragam dinasnya dan membakar baju kebangaan itu dengan mancis. Tanpa dikomando, PNS lainnya beramai-ramai melakukan aksi bakar baju dinas. Suasana tampak semakin tegang.

Aksi pembakaran baju dinas itu berlangsung di depan mata Bupati Hasanuddin B dan Sekda Hasanuddin Darjo disaksikan aparat kepolisian dari Polres Agara dam Satpol PP. Sejumlah perwira polisi dari Polres Agara, di antaranya Kabag Ops Kompol Safrinizal, Kasat Reskrim Iptu Benito Harleandra, Kasat Lantas AKP Sukirno dan Kapolsek Babussalam Iptu Cakradonya ikut siaga mengamankan aksi demo yang oleh beberapa kalangan dinilai sebagai puncak kesabaran PNS di Agara.

Salah seorang orator dalam aksi demo PNS Agara, Supri Yunus mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu semata-mata menuntut hak yaitu gaji ke-13 yang belum juga dibayarkan. Mereka juga berhak mempertanyakan ke mana gaji ke-13 tersebut dibawa oleh Pemkab Agara.

Menurut Supri Yunus dibenarkan rekan-rekannya, menurut informasi, gaji ke-13 yang bersumber dari APBN itu sudah ditransfer ke DPKKD Agara secara bertahap. Namun yang mengherankan, kata Supri, kenapa tak kunjung disalurkan untuk PNS. Sedangkan di kabupaten/kota lainnya di Aceh, termasuk para pensiunan PNS dan pegawai instansi vertikal telah menerima dan memanfaatkan gaji ke-13 itu untuk menutupi berbagai kebutuhan hidup.

Selain gaji ke-13, demonstran juga mempertanyakan pemotongan gaji PNS untuk zakat sebesar 2,5 persen setiap bulannya. Seorang PNS menyatakan, mereka tidak mempersoalkan potongan untuk zakat, tetapi yang dipertanyakan adalah rincian penggunaan uang tersebut oleh Baitul Mal Agara.(as)

Editor : bakri

serambinews