Kefatalan Wapres Boediono dengan melibatkan Ormat, perusahaan Zionis “Israel” masuk dalam proyek PLPT Sarulla di Sumatera Utara, menjadi perhatian serius Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) KAMMI, Rahman Toha Budiarto, seperti dilansir aktual.co, Kamis (11/4/2013), mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia telah menunjukkan inkonsistensinya terkait dengan investasi perusahaan Israel-Ormat di PLTP Sarulla Medan.
Rahman yang akrap disapa Amang, menjelaskan, dengan peran sentral yang dilakukan oleh Boediono menunjukkan bahwa memang kiblat ekonomi pemerintahan ini adalah neoliberal karena tidak mengenal negara penjajah.
“Tapi asal ada kapital maka siapapun boleh masuk, peran sentral Boediono juga menegaskan bahwa dia adalah antek Zionis ‘Israel’,” tegas Amang.
“Apa yang ditunjukkan pemerintah terhadap kebijakan luar negeri yang mengizinkan investasi perusahan ‘Israel’ masuk menunjukkan bahwa pemerintah kita inkonsisten,” ujarAmang.
Menurut Amang, selama ini pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya Negara “Israel”. Karena, jika mengakui “Israel”, itu sama saja dengan mengkhianati pembukaan UUD 1945.
“Pembukaan UUD 1945 kita menyebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan,” terang Amang yang juga Mantan Ketua Umum KAMMI itu.
Ini sangat mengkhawatirkan, ungkap Amang. Karena itu, para wakil rakyat sudah seharusnya memanggil Boediono untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawabannya.
“Sudah selayaknya proyek ini ditunda atau dihentikan dulu,” pungkasnya.
