Tak Ada Dualisme Gubernur-Wali

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersalam komando dengan Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia, Sjamsul Kahar pada acara jep kupi bengoh (coffee morning) bersama unsur pimpinan, redaktur, dan wartawan Harian Serambi Indonesia di Pendopo Gubernur Aceh, Senin (28/10). SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan tidak akan ada dualisme kepemimpinan antara Gubernur dengan Wali Nanggroe di Aceh. Pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya dualisme atau tumpang tindih wewenang di dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe sudah dibahas intensif dengan Prof Dr Ryaas Rasyid selaku Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI.
Hal itu diungkapkan Gubernur Zaini dalam acara kupi beungoh (coffee morning) dengan unsur pimpinan Harian Serambi Indonesia di Restoran Pendapa Gubernur Aceh, Senin (28/10) pagi.
Gubernur menyatakan sudah dicapai kemajuan yang cukup berarti dalam pembahasan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe oleh Tim Bersama bentukan Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan yang dilakukan di Jakarta itu juga melibatkan para dirjen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN).
Bukti dari kemajuan itu, kata Gubernur Zaini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah menyetujui pembentukan Sekretariat Wali Nanggroe. “Untuk membentuk Sekretariat Wali Nanggroe tak ada masalah lagi. Tinggal mengisi orang-orangnya saja,” kata Zaini Abdullah.
Ia tambahkan, Tim Bersama bukan cuma membahas Qanun Lembaga Wali Nanggroe, tapi juga Qanun Bendera dan Lambang Aceh serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Pertanahan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan, juga RPP tentang Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Pembahasan itu dikebut dalam dua bulan terakhir. Dua hari berturut-turut dalam satu minggu dibahas pasal demi pasal. Kalau ada pasal yang dipending, maka akan didiskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pembahasan kemarin di Jakarta, kata Gubernur Zaini, ia mendapat laporan dari tim Aceh, sudah dicapai kesepakatan bahwa pemerintah pusat setuju pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Aceh akan dikelola bersama dengan sistem bagi hasil. Tapi format bagi hasil di wilayah ZEE ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Zaini berharap semua RPP tersebut, terutama RPP Kewenangan dan Migas dapat diselesaikan pada akhir Desember tahun ini, sesuai dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
 Akses ke pelabuhan
Ditanya tanggapannya tentang peningkatan status Pelabuhan Krueng Geukueh, Gubernur Zaini menyatakan senang karena status pelabuhan umum di Aceh Utara itu kini sudah ditingkatkan menjadi pelabuhan impor barang-barang tertentu (makanan/minuman, kosmetika, pakaian jadi, elektronika, dan alas kaki).
Untuk menyikapi hal itu, Gubernur Zaini akan memprioritaskan akses dan peningkatan kualitas jalan dari Aceh Tengah-Bener Meriah tembus ke Desa Jamuan, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara seterusnya ke Pelabuhan Krueng Geukueh.
“Pelabuhan Krueng Geukueh bisa mengimpor 840 item barang-barang tertentu, itu sebuah kemajuan. Tapi kita tak mungkin mengimpor saja dan membiarkan kapal pengangkut barang pulang dalam keadaan kosong. Kita gunakanlah kesempatan ini untuk ekspor,” kata Zaini.
Untuk ekspor, Gubernur Zaini mengandalkan komoditas kopi dan berbagai hortikultura yang dihasilkan di Aceh Tengah dan Bener Meriah. “Untuk itu, jalan tembus dari Aceh Tengah-Bener Meriah ke Krueng Geukueh kita prioritaskan tahun depan, sehingga ekspor kopi dan hortikultura lainnya dari Dataran Tinggi Gayo bisa lebih lancar, tidak terkendala pengangkutannya menuju kapal,” ujar Zaini.
Ditanya, apakah mungkin mengalihkan jalur kereta api dari Aceh Tengah ke Krueng Geukueh, sebagaimana disarankan Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, menurut Gubernur Zaini, itu tidak mungkin direalisasi saat ini.
“Kereta api itu proyek multiyears pusat. Yang sangat mungkin kita realisasi dalam waktu dekat adalah menyelesaikan jalan tembus dan meningkatkan kualitas jalan dari Aceh Tengah ke Krueng Geukueh,” kata Zaini Abdullah.
Bukan cuma ruas jalan Aceh Tengah-Krueng Geukueh, tapi juga ada 10 ruas jalan lainnya yang terbagi dalam 14 paket yang akan direalisasi mulai tahun depan untuk menguak keterisoliran Aceh pedalaman. Ruas-ruas jalan itu terbanyak berada di wilayah tengah dan barat selatan Aceh.
Acara kupi beungoh itu dihadiri Asisten Sekda Aceh T Said Mustafa, Kepala Bappeda Aceh Prof Dr Abubakar Karim, dan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Nurdin F Joes, pejabat lainnya, termasuk Dr Suraiya IT dan Fakhrul Razi selaku Tim Asistensi Gubernur Aceh.  Rombongan dari Serambi dipimpin H Sjamsul Kahar, didampingi Pemred Mawardi Ibrahim. (dik/nas)