Ramallah-: Kepala Pusat Peneliti Tawanan dan HAM “Ahrar” Fuad Khafas menuding Ketua Otoritas Mahmud Abbas dan pemerintah Palestina bertanggungjawab telah menggagalkan mogok makan yang digelar para tawanan administratif selama hampir 100 hari secara berturut-turut.
Dalam keterangannya, Rabu (25/6) Khafas menyatakan, Abbas tak mengelurkan satupun statmen terkait hal ini, dan tidak ada upaya yang dilakukannya, tidak bertemu dengan keluarga tawanan, maupun berkomunikasi dengan salah seorang mereka, untuk memberikan janji dan dukungan mengakhiri penderitaan putera-putera mereka.
Khafash juga mempertanyakan peran PM Romi Hamdallah yang menjabat dua kali di pemerintahan Palestina, terkait upayanya mengakhiri penderitaan para tawanan, padahal ia pernah 3 sampai 5 kali masuk ke kemah solidaritas, tanpa ada respon nyata bagi tuntutan tawanan.
Khafash menegaskan, pemerintahan saat ini harus bertanggungjawab atas penangkapan besar-besaran yang dilakukan terhadap para pembela tawanan oleh aparat keamanan Palestina. Kordinator kemah peduli tawanan di Nablus, Imad Ishtawi ditanggkap, juga para aktifis lainnya, seperti Nazih Abu Aun, Islambuli Badir dan puluhan relawan dan aktifis lainnya.
Menurut Khafash, mogok makan para tawanan merupakan langkah politik, mereka berjuang secara luar biasa, dengan penuh kemuliaan dan kebanggaan, sejarah akan mencatat perjuangan mereka, dan juga mencatat sikap abai pemerintah terhadap mereka.
Khafash menuntut pemerintah membentuk komisi khusus untuk mengurusi persoalan ini, karena yang menimpa para tawanan tak bisa hanya diurus oleh gerakan tawanan, maupun tawanan mogok makan. Infopalestina
