Soal Kapal TKI, Mahasiswa Aceh Desak Kemenlu RI Bentuk Tim Investigasi -

Di sisi lain, mereka meminta pemerintah Aceh tidak tinggal diam dan hanya menerima pernyataan resmi secara sepihak. -

MAHASISWA Aceh di Malang mendesak Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk membentuk tim khusus investigasi ke lapangan, terkait tenggelamnya kapal Jeti Kelanang di Malaysia. Desakan ini disampaikan Forum Mahasiswa Pascasarjana Aceh Malang (FORMAPA) bersama organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh Malang (IPPMA) melalui siaran persnya kepada ATJEHPOSTcom, Senin, 23 Juni 2014.

"Tim khusus ini diharapkan bisa mengumpulkan atau menjaring informasi dari para saksi yang selamat dan melakukan olah TKP di tempat kejadian, kemudian menyelidiki kebenaran informasi tersebut," ujar Ketua Formapa, Mursalin.

Hal ini disampaikan Mursalin menanggapi adanya keterangan saksi korban yang menuturkan kapal pengangkut TKI asal Aceh tersebut ditabrak Kastam Malaysia sebelum tenggelam. Tindakan ini mengakibatkan belasan TKI asal Aceh meninggal dunia dan puluhan luka-luka.

"Jika memang benar seperti cerita para saksi yang selamat, kami para mahasiswa meminta pemerintah Indonesia untuk menuntut otoritas pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas kejadian tersebut," katanya, didampingi Ketua IPPMA Rasyidin.

Di sisi lain, mereka meminta pemerintah Aceh tidak tinggal diam dan hanya menerima pernyataan resmi secara sepihak. Seharusnya, kata dia, pemerintah Aceh pro aktif melakukan advokasi maupun investigasi di lapangan dan bersikap tegas terhadap pemerintah Malaysia.

"Apalagi jika benar seperti cerita para saksi yang selamat karena ini menyangkut keprimanusiaan," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah Aceh untuk membuka posko pengaduan kronologis kejadian terhadap peristiwa tenggelamnya kapal Jeti Kelanang. Hal ini diperlukan untuk menjaring informasi lanjutan mengenai kronologis sebenarnya penyebab tenggelamnya kapal pengangkut migran Aceh tersebut.

"Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa korban. Diharapkan kedepan nasib para TKI perlu mendapat perhatian khsusus dari pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah Pusat," ujarnya.[]

atjehpost.