Pemerintah Thailand berencana membagi kekuasaan dengan komunitas muslim. Tindakan itu dianggap perlu untuk menghentikan konflik di Thailand Selatan.
Komunitas muslim di Thailand Selatan melakukan aksi perlawanan sejak 2004. Setidaknya 5.500 orang tewas dalam konflik tersebut.
"Kami tidak membicarakan tentang otonomi namun pembagian kekuasaan," ujar negosiator dari pihak pemerintah, Paradorn Pattanatabut, seperti dikutip AFP, Kamis (13/6/2013).
"Warga muslim memiliki identitasnya sendiri, jadi pembagian kekuasaan dianggap sebagai solusi yang cocok," lanjutnya.
Namun, banyak pengamat meragukan kesepakatan akan tercapai. Mereka menyebut kondisi di Thailand Selatan sampai saat ini masih rapuh.
"Kesepakatan ini butuh dukungan. Saya merasa kedua belah pihak tidak memberikan dukungan yang cukup," terang seorang pengamat keamanan, Anthony Davis.
Warga muslim mendominasi Provinsi Yala, Narratiwat dan Pattani. Dalam sejarahnya, ketiga provinsi itu memang bagian dari Kesultanan Melayu.
(*/AFP/okz)
ILUSTRASI | KFW ENTWICKLUNGSBANK
GERMAN Development Bank atau kFw Entwicklungsbank German telah
menyediakan dana sebesar 88 juta Euro atau setara dengan Rp1,1 triliun
untuk disalurkan kepada Pemerintah Aceh.
Hal ini disampaikan Perwakilan Entwicklungsbank Jerman, Philips Stoke untuk Aceh kepada Gubernur Zaini Abdullah, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 27 Februari 2013.
Kucuran dana itu, kata dia, merupakan kredit yang dapat digunakan untuk rencana pembangunan lima rumah sakit regional baru di Aceh. Dana tersebut, kata dia, juga dapat digunakan untuk pembenahan dan pemeliharaan rumah sakit di beberapa daerah di Aceh.
Kata dia, melalui program kerjasama tersebut, Pemerintah Jerman menjamin jika pembayaran atas pinjaman untuk program penawaran pembangunan rumah sakit itu tidak akan diikuti bunga yang cukup berat. Setiap tahun pemerintah hanya perlu mengeluarkan Rp94 miliar.
"Itu sudah termasuk bunga yang cukup ringan yaitu sekitar tiga persen," katanya.
Untuk program itu, kata dia, Pemerintah Jerman juga memberikan keringanan jangka waktu pembayaran hingga lima belas tahun. Di samping itu pemerintahnya akan menyediakan tim khusus yang akan memantau langsung realisasi anggaran pinjaman.
"Rp94 miliar selama lima belas tahun. Sebagai orang luar Aceh, saya melihat dan membaca koran, dana Otsus Aceh tidak terpakai hingga Rp800 miliar per tahun. Dari pada terbuang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik penawaran kerja bank pembangunan Jerman itu. Kata dia, ditilik dari berbagai sisi, tawaran kerjasama tersebut cukup menguntungkan. Banyak masalah kesehatan yang dapat diminimalisir. Kata Doto, pihaknya akan segera membentuk tim untuk meninjau kebutuhan rumah sakit di seluruh Aceh.
“Segera bentuk tim untuk melihat apa yang dibutuhkan di rumah sakit kabupaten/kota, mulai dari pelayanan, dokter, fasilitas hingga tingkat kedisiplinan para medis,” ujar Doto Zaini.
Gubernur juga mengingatkan, jika program ini berjalan, pengawasan harus dilakukan dengan baik, “Jangan sampai uang sebesar Rp1,1 triliun tidak dimanfaatkan dengan maksimal,” katanya.[](bna)
- See more at:
http://atjehpost.com/read/2013/02/27/41789/18/7/Jerman-kucurkan-88-juta-Euro-bangun-rumah-sakit-di-Aceh#sthash.N7JlIe3r.dpufHal ini disampaikan Perwakilan Entwicklungsbank Jerman, Philips Stoke untuk Aceh kepada Gubernur Zaini Abdullah, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 27 Februari 2013.
Kucuran dana itu, kata dia, merupakan kredit yang dapat digunakan untuk rencana pembangunan lima rumah sakit regional baru di Aceh. Dana tersebut, kata dia, juga dapat digunakan untuk pembenahan dan pemeliharaan rumah sakit di beberapa daerah di Aceh.
Kata dia, melalui program kerjasama tersebut, Pemerintah Jerman menjamin jika pembayaran atas pinjaman untuk program penawaran pembangunan rumah sakit itu tidak akan diikuti bunga yang cukup berat. Setiap tahun pemerintah hanya perlu mengeluarkan Rp94 miliar.
"Itu sudah termasuk bunga yang cukup ringan yaitu sekitar tiga persen," katanya.
Untuk program itu, kata dia, Pemerintah Jerman juga memberikan keringanan jangka waktu pembayaran hingga lima belas tahun. Di samping itu pemerintahnya akan menyediakan tim khusus yang akan memantau langsung realisasi anggaran pinjaman.
"Rp94 miliar selama lima belas tahun. Sebagai orang luar Aceh, saya melihat dan membaca koran, dana Otsus Aceh tidak terpakai hingga Rp800 miliar per tahun. Dari pada terbuang lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyambut baik penawaran kerja bank pembangunan Jerman itu. Kata dia, ditilik dari berbagai sisi, tawaran kerjasama tersebut cukup menguntungkan. Banyak masalah kesehatan yang dapat diminimalisir. Kata Doto, pihaknya akan segera membentuk tim untuk meninjau kebutuhan rumah sakit di seluruh Aceh.
“Segera bentuk tim untuk melihat apa yang dibutuhkan di rumah sakit kabupaten/kota, mulai dari pelayanan, dokter, fasilitas hingga tingkat kedisiplinan para medis,” ujar Doto Zaini.
Gubernur juga mengingatkan, jika program ini berjalan, pengawasan harus dilakukan dengan baik, “Jangan sampai uang sebesar Rp1,1 triliun tidak dimanfaatkan dengan maksimal,” katanya.[](bna)
